Katalog

Pada dasarnya, latar belakang di balik penggantian KUHAP adalah untuk mewujudkan sistem peradilan pidana dengan menyesuaikan fungsi, tugas, dan wewenang aparat penegak hukum agar selaras dengan perkembangan ketatanegaraan, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta konvensi internasional yang telah diratifikasi Indonesia. Selain itu, juga untuk mewujudkan hukum yang adil bagi seluruh masyarakat yang membutuhkan perlindungan. Tujuan mulia ini tentu sangat diharapkan membawa perubahan yang lebih baik dalam proses penegakan hukum. Nilai-nilai kemanusiaan yang telah diperjuangkan hendaknya mampu dipertahankan oleh bangsa. Selain itu, hak tersangka, terdakwa, terpidana, saksi, dan korban tindak pidana hendaknya dapat lebih dijamin dengan adanya undang-undang hukum acara pidana terbaru ini. Dengan demikian, keberadaan KUHAP baru sebagai pendamping KUHP 2023 diharapkan mampu membawa bangsa Indonesia kepada proses penegakan hukum yang lebih adil dan bermartabat dengan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Substansi yang telah disusun sedemikian rupa hendaknya mampu diaplikasikan tanpa pandang bulu. Dengan begitu, bangsa yang harmonis dan makmur akan tercipta secara mandiri atas keadilan yang telah terbentuk.