Katalog

Buku ini hadir sebagai refleksi bahwa penyelenggaraan Pemilu yang berintegritas tidak hanya ditentukan oleh regulasi dan sistem yang dibangun tetapi juga personal penyelenggara yang membentuk karakter atau perilaku organisasi tersebut. Dengan regulasi yang berkepastian hukum akan meminimalisir penyelenggara pemilu melakukan hal-hal yang berdampak pada persoalan sengketa hukum, baik sengketa administrasi, sengketa etik maupun sengketa perselisihan hasil. Sebaliknya apabila terdapat regulasi yang tidak berkepastian hukum maka tidak heran membuka celah penafsiran ganda atau tindakan yang spekulatif dari penyelenggara yang di kemudian hari akan berurusan dengan lembaga peradilan.