Katalog

Ketok palu pengesahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana menandai berlakunya undang-undang tersebut mulai 2 Januari 2026. Lahirnya undang-undang ini dilatari oleh kebutuhan harmonisasi antara ketentuan pidana yang sudah ada di dalam KUHP baru (KUHP 2023) dan berbagai undang-undang lain serta peraturan daerah. Langkah ini dilakukan untuk memastikan sistem pidana yang berlaku di Indonesia telah sesuai dengan perkembangan masyarakat dan mencegah adanya potensi-potensi ketidakadilan serta ketidakpastian norma hukum pidana. Dilansir dari dokumen Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana itu sendiri, UU KUHP mengamanatkan penyesuaian terhadap seluruh undang-undang di luar UU KUHP dan peraturan daerah agar selaras dengan sistem kategori denda pidana. Di samping itu, penyesuaian perlu dilakukan terhadap ketentuan pidana yang mengatur pidana kurungan. Tujuan penyesuaian beberapa aspek tersebut ialah untuk meminimalkan segala hambatan dalam penyusuan peraturan pelaksanaan UU KUHP. Dengan lahirnya regulasi sulung di awal tahun 2026 ini diharapkan sistem pidana di Indonesia semakin adil dan mampu diimplementasikan tanpa pandang bulu. Pejabat pemerintah maupun masyarakat sipil yang sewaktu-waktu melakukan tindak pidana harapannya dapat dijatuhi pidana denda maupun pidana kurungan dengan seadil-adilnya. Dengan aturan yang mampu diterapkan secara merata, bangsa Indonesia harapannya jauh dari kegelapan. Bertolak dari itu semua, untuk memudahkan pembaca membuka peraturanperaturan baru dalam satu dekapan, maka buku pegangan ini disusun tanpa mengurangi sedikit pun hal-hal yang semestinya. Di dalam buku ini telah disajikan tiga peraturan perundang-undangan terbaru, yakni KUHP 2023, KUHAP 2025, dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana.