Katalog

Dunia penegakan hukum di Indonesia saat ini berada di persimpangan jalan yang krusial. Di satu sisi, modernisasi kejahatan terutama kejahatan kerah putih (white-collar crime), korupsi terstruktur, dan kejahatan transnasional menuntut respons institusional yang cepat, tegas, dan berteknologi tinggi. Namun di sisi lain, bangunan sistem peradilan pidana terpadu (Integrated Criminal Justice System / ICJS) justru kerap terjebak dalam pusaran disintegrasi kelembagaan, ego sektoral, dan benturan yurisdiksi yang akut. Alih-alih menghadirkan keadilan substantif bagi pencari keadilan, gesekan kewenangan antar-Aparat Penegak Hukum (APH) sering kali bertransformasi menjadi arena perebutan pengaruh (show of force) yang mencederai prinsip due process of law. Buku ini hadir sebagai upaya kritis dan komprehensif untuk membedah akar permasalahan tersebut melalui pembongkaran (dekonstruksi) terhadap praktik penyalahgunaan kekuasaan (abuse of power) yang dilegitimasi oleh celah regulasi (legal loophole) dan kultur birokrasi yang feodal.