Katalog

Sebagai negara yang diatur berdasarkan hukum (Rechtsstaat) dan menjadikannya landasan normatif untuk segala urusan kehidupan, Indonesia menjamin keamanan dan kenyamanan warganya dari ancaman kesewenang-wenangan penguasa (Maachsstaat). Konsekuensinya, terdapat ketentuan hukum yang mengikat seluruh warga negara, termasuk penguasa, tanpa pandang bulu. Hal ini dimaksudkan untuk memanifestasikan fungsi hukum sebagai kontrol sosial sekaligus perubahan kehidupan sosial. Dalam rangka mewujudkan kedua fungsi hukum tersebut, negara perlu melakukan pembinaan secara sistematis yang didukung oleh semangat dan tanggung jawab semua pihak. Hanya saja, hingga hari ini masyarakat kita masih sangat beragam dalam menginterpretasikan hukum dan berpeluang tersesat ke dalam pemahaman yang sempit atau bahkan keliru seputar hukum. Yang demikian dapat terjadi karena pemahaman hukum seseorang bergantung pada pengalaman yang dirasakan. Adakalanya hukum hanya dipahami sebagai sesuatu yang memberatkan, seperti pemenjaraan, eksekusi mati, denda, dan lain-lain. Padahal, hukum sebenarnya sangat memprioritaskan faktor kegunaan dalam rangka mewujudkan dua fungsi di atas.
Bertolak dari persoalan tersebut, kami menyusun buku pegangan yang memuat KUHP Terbaru 2023 (Undang Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana), KUHAP Terbaru 2025 (Undang Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana), KUHPer (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), KUHAPer (Kitab Undang Undang Hukum Acara Perdata), dan KUHD (Kitab Undang-Undang Hukum Dagang) agar wawasan dan kesadaran masyarakat terhadap hukum semakin berkembang.