Katalog

Laut bukan sekadar ruang yang memisahkan daratan, tetapi merupakan ruang strategis tempat kedaulatan, perdagangan, keamanan, sumber daya, lingkungan, dan kepentingan internasional saling beririsan. Karena itu, memahami hukum laut tidak cukup hanya dengan menghafalkan batas zona atau ketentuan dalam UNCLOS 1982. Yang lebih penting adalah memahami bagaimana kewenangan dibentuk, dibatasi, dan dijalankan oleh berbagai aktor dalam ruang laut yang terus berubah. Buku ini membahas hukum laut sebagai sebuah arsitektur distribusi kewenangan yang mempertemukan kepentingan negara pantai, negara bendera, negara pengguna laut, organisasi internasional, serta kepentingan bersama masyarakat internasional. Pembahasan mencakup sejarah perkembangan hukum laut, garis pangkal dan zona maritim, rezim lintas dan negara kepulauan, ZEE dan pemberantasan IUU Fishing, aktivitas militer asing, laut lepas dan piracy, landas kontinen, penambangan dasar laut, perlindungan lingkungan dan perubahan iklim, BBNJ, riset ilmiah kelautan, hingga delimitasi dan penyelesaian sengketa maritim. Dengan menempatkan Indonesia sebagai perspektif penting, buku ini mengaitkan perkembangan hukum internasional dengan karakter Indonesia sebagai negara kepulauan, negara pantai, negara bendera, negara pelabuhan, sekaligus negara yang berada di kawasan strategis Indo-Pasifik. Isu Laut Natuna Utara, ALKI, pulau-pulau kecil terluar, batas maritim, keamanan pelayaran, penegakan hukum, serta tata kelola kelembagaan dibahas dalam kerangka hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.