Katalog

Keberadaan hukum agraria bertujuan untuk menjaga atau bahkan mengembalikan fungsi bumi, air, dan ruang angkasa yang telah dianugerakan Tuhan kepada manusia. Hukum agraria mencakup seluruh kaidah hukum, baik hukum tertulis maupun yang tidak tertulis terkait hubungan antara badan hukum/individu dan bumi beserta isinya. Pentingnya fungsi alam bagi kehidupan makhluk hidup membuat hukum agraria wajib diimplementasikan oleh seluruh pemangku kepentingan, para elite, pengusaha, dan masyarakat umum lainnya.

Pada dasarnya, Indonesia telah memiliki undang-undang utama yang menjadi dasar hukum atau landasan pokok terkait pengelolaan/persewaan tanah, pemanfaatan air, dan sumber daya alam lainnya. Undang-undang tersebut ialah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. Dalam sejarahnya, undang-undang ini disusun untuk menggantikan berbagai peraturan agraria yang dibuat oleh Belanda, yang tidak sesuai dengan kondisi dan kebutuhan Indonesia pasca-kemerdekaan. Undang-undang tersebut dikhususkan untuk mendukung pembangunan nasional dan melindungi hak-hak pemilik tanah; hak-hak atas tanah, air, ruang angkasa, dan pendaftaran tanah, serta ketentuan pidana yang berlaku ketika seseorang melanggar ketentuan.

Di samping ketentuan tersebut, ada pula peraturan-peraturan lain yang mendukung hukum agraria dalam bentuk peraturan pemerintah. Dengan banyaknya produk hukum yang telah diterbitkan, diharapkan hukum agraria nasional dapat membawa kesejahteraan, kemakmuran, dan keadilan bagi seluruh warga negara.

Dalam rangka memfasilitasi pemahaman atas hukum agraria di Indonesia, buku pegangan yang berisikan undang-undang utama dan peraturan pemerintah sebagai ketentuan yang lebih rinci ini disusun dan disebarluaskan. Tidak ada pengurangan pasal, penggantian konten, dan hal-hal lainnya sehingga peraturan yang ada di dalam buku ini sangat terjaga orisinalitasnya. Untuk ke depan, peraturan-peraturan yang ada akan terus diperbarui sesuai dengan ketetapan pemerintah.