Katalog

Perkembangan sistem demokrasi di Indonesia tidak terlepas dari dinamika hukum dan kebijakan yang mengiringi setiap proses pemilu, termasuk dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah. Komisi pemilihan umum (KPU) sebagai lembaga penyelenggara pemilu memegang peran vital dalam memastikan proses tersebut berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum, demokrasi, dan keadilan. Salah satu isu yang menarik perhatian publik dan menjadi perdebatan hukum adalah mengenai penentuan batas usia calon kepala daerah, yang tidak hanya berdampak pada hak politik warga negara, tetapi juga menyangkut kredibilitas dan akuntabilitas lembaga penyelenggara pemilu itu sendiri.