Katalog

Politik hukum yang baik dan benar itu ketika dibentuk dalam rangka memenuhi kepentingan hukum negara dan kebutuhan hukum masyarakat. Keduanya satu kesatuan yang tidak dapat dinegasikan satu dengan lainnya, kecuali dala, situasi dan kondisi tertentu negara harus memilih mengggunakan skala prioritas.

Ada beberapa alasan atas kebijakan hukum negara terkait dengan pembagian urusan pemerintahan yaitu:  Kebebasan bertindak, persamaan, kesejahteraan/walfare, dis-integrasi, dan  kompleksitas persoalan negara. Sarana untuk mengatasi hal tersebut dibutuhkan kebijakan hukum negara dengan model pembagian urusan pemerintahan.