Katalog

aporan Persiapan Lapangan (Inception Report) penelitian tentang "Peningkatan Potensi Ekonomi Kawasan Timur Indonesia dengan Northern Territory Australia", adalah untuk melaporkan berbagai tahap kegiatan penelitian yang sudah dilaksanakan dan akan dilaksanakan selama enam bulan (Februari-Agustus 2018). Pada tahap pertama, sejak kontrak kerja ditandatangani pada tanggal 24 Februari 2018 kami tim peneliti langsung bekerja untuk mengumpulkan data sekunder melalui studi literatur baik yang menyangkut landasan konseptual-teoritis maupun berbagai studi kasus yang berkaitan dengan topik penelitian ini. Sejauh ini sumber data sekunder yang diperoleh berasal dari berbagai laporan penelitian sebelumnya, Internet, Pendapat para pakar pada dinas-dinas terkait di berbagai media. Pada tahap kedua, tim peneliti akan melakukan studi lapangan (fieldstudy) di Kupang, Dilli Timor Leste dan Darwin Australia yang akan segera dilaksanakan dalam pekan pertama April sampai dengan Agustus 2018. Dalam kegiatan studi lapangan ini kami akan melakukan wawancara dengan berbagai sumber meliputi: 1) para diplomat Republik Indonesia maupun diplomat asing khususnya mereka yang mewakili Tiga negara yang menjadi fokus penelitian ini. 2) Dinas/Instansi pemerintah terkait serta Pelaku dan asosiasi pelaku usaha di tiga negara tersebut diatas. Motivasi utama dalam wawancara ini adalah guna mendapatkan persepsi dan pandangan yang mengarah pada peningkatan hubungan/konektivitas dagang dalam kawasan segitiga Kupang-Dili-Darwin. Dengan ini. kami berharap hasil laporan persiapan lapangan ini bisa menjadi informsi awal untuk pemantapan keseluruhan proses penelitian ini sebagai laporan kepada penyandang dana (BPPK) Kemenlu RI Pada tahap ketiga, peneliti akan menulis draft penelitian lapangan untuk menjadi bahan fokus group diskusi yang rencana akan diselenggarakan di Kupang atau Jakarta. Keempat peneliti akan menyusun Laporan Akhir (Final Report) yang lebih komprehensif Tentu saja kami tim peneliti sangat terbuka dan apresiatif terhadap berbagai masukan dan kritik yang disampaikan teerutama dari pihak pertama BPPK kemenlu RL