KUHPer Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan KUHAPer Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata Beserta Penjelasannya-Tim Literasi Nusantara

KUHPer Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan KUHAPer Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata

Buku ini disusun agar masyarakat luas dapat mempelajari hukum acara perdata dengan lebih mudah dan efisien. Selain itu, tentu saja kami berharap adanya undang-undang ihwal hukum acara perdata nasional yang komprehensif dan efektif yang mampu menampung perkembangan dan kebutuhan hukum yang berkembang dalam masyarakat dangan memperhatikan prinsip serta asas hukum yang berlaku.

DAFTAR ISI

KUHPer (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata)

• BUKU KESATU: ORANG
• BUKU KEDUA: BARANG
• BUKU KETIGA: PERIKATAN
• BUKU KEEMPAT: PEMBUKTIAN DAN KEDALUWARSA

KUHAPer (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata)

1. Reglemen Acara Perdata (Reglement op de Rechtsvordering) (S. 1847-52 jo. 1849-63.)
2. Reglemen Indonesia Yang Diperbarui (Het Herziene IndonesischReglement) Reglemen tentang melakukan tugas kepolisian, mengadili perkara perdata dan penuntutan hukuman bagi bangsa Indonesia dan bangsa Timur Asing di Jawa dan Madura
3. Reglemen Acara Hukum Untuk Daerah Luar Jawa dan Madura (Reglement tot Regeling van Het Rechtswezen in de Gewesten Buiten Java en Madura [RBg.]) (S. 1927-227)
4. Buku Keempat Tentang Bukti dan Daluwarsa (van Bewijs en Verjaring)
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa Dan Madura
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung
8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung
9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung
10. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum
11. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum
12. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum
13. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara
14. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara
15. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara
16. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1970 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman
17. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 1999 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman
18. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman
19. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman