TURBULENSI POLITIK HUKUM adalah sebuah pembahasan yang menggali kompleksitas hubungan antara politik dan hukum dalam suatu masyarakat di negara tertentu. Di dalam buku ini, konflik politik yang memengaruhi pembentukan undang-undang, pengambilan keputusan hukum terkait kepentingan politik, serta dampak dari perubahan politik terhadap HAM, keadilan, serta kesetaraan dibahas secara tuntas dan mendetail. Kelayakan buku ini sangat tepat jika dipergunakan sebagai bahan bacaan bagi para mahasiswa hukum, politisi, kepala daerah, bahkan pembaca umum.
Perubahan peraturan perundang-undangan dari tahun 1998 hingga 2020 telah membawa banyak pengaruh yang signifikan terhadap sistem pemerintahan, baik pusat maupun daerah. Akibatnya, dinamika pemerintahan daerah pasca-amandemen UUD 1945 mengalami pasang surut. Tak jarang, perubahan undang-undang pemerintahan daerah menimbulkan ketimpangan antara wewenang dan tugas kepala daerah.
Untuk menjelajahi lebih dalam perihal wewenang dan tugas kepala daerah beserta wakilnya, di dalam buku terdapat beberapa wacana yang berkaitan dengan persoalan tersebut. Materi yang disajikan terbagi menjadi sembilan bab berikut.
- Problematika kebijakan pemerintah daerah dan teori-teori yang terkait
- Pola hubungan kewenangan kepala daerah dengan wakil kepala daerah
- Pengaturan hubungan kewenangan antara kepala daerah dengan wakil kepala daerah
- Rekonstruksi pengaturan pola hubungan kewenangan antara kepala daerah dan wakil kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah
- Hukum dan otonomi daerah
- Hukum kelembagaan negara
- Perbandingan dan pembaharuan hukum
- Pengaturan baru: prosedur pembentukan peraturan perundang-undangan
- Perbandingan dan pembaharuan hukum di Indonesia ketika UU No. 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja diberlakukan
Ulasan
Belum ada ulasan.