Handbook 4 Kitab Undang-Undang KUHP, KUHAP, KUHPer, KUHAPer
Buku ini disusun untuk pegangan yang memuat kumpulan 4 kitab undang-undang pokok yang berlaku, yaitu KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana), KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana), serta KUHPer (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), dan KUHAPer (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata) agar wawasan dan kesadaran masyarakat terhadap hukum semakin berkembang.
Semoga buku ini mampu memberikan manfaat bagi para pembaca.
DAFTAR ISI
KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)
- BUKU KESATU: ATURAN UMUM
- BUKU KEDUA: KEJAHATAN
- BUKU KETIGA: PELANGGARAN
KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana)
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 92 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP
KUHPer (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata)
- BUKU KESATU: ORANG
- BUKU KEDUA: BARANG
- BUKU KETIGA: PERIKATAN
- BUKU KEEMPAT: PEMBUKTIAN DAN KEDALUWARSA
KUHAPer (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata)
- Reglemen Acara Perdata (Reglement op de Rechtsvordering) (S. 1847-52 jo. 1849-63.)
- Reglemen Indonesia Yang Diperbarui (Het Herziene IndonesischReglement) Reglemen tentang melakukan tugas kepolisian, mengadili perkara perdata dan penuntutan hukuman bagi bangsa Indonesia dan bangsa Timur Asing di Jawa dan Madura
- Reglemen Acara Hukum Untuk Daerah Luar Jawa dan Madura (Reglement tot Regeling van Het Rechtswezen in de Gewesten Buiten Java en Madura [RBg.]) (S. 1927-227)
- Buku Keempat Tentang Bukti dan Daluwarsa (van Bewijs en Verjaring)
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa Dan Madura
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1970 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 1999 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman