Handbook 4 Kitab Undang-Undang KUHP, KUHAP, KUHPer, KUHAPer Beserta Penjelasannya — Tim Literasi Nusantara

Handbook 4 Kitab Undang-Undang KUHP, KUHAP, KUHPer, KUHAPer

Buku ini disusun untuk pegangan yang memuat kumpulan 4 kitab undang-undang pokok yang berlaku, yaitu KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana), KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana), serta KUHPer (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), dan KUHAPer (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata) agar wawasan dan kesadaran masyarakat terhadap hukum semakin berkembang.
Semoga buku ini mampu memberikan manfaat bagi para pembaca.

DAFTAR ISI

KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)

• BUKU KESATU: ATURAN UMUM
• BUKU KEDUA: KEJAHATAN
• BUKU KETIGA: PELANGGARAN

KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana)

• Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
• Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP
• Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP
• Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 92 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP

KUHPer (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata)

• BUKU KESATU: ORANG
• BUKU KEDUA: BARANG
• BUKU KETIGA: PERIKATAN
• BUKU KEEMPAT: PEMBUKTIAN DAN KEDALUWARSA

KUHAPer (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata)

1. Reglemen Acara Perdata (Reglement op de Rechtsvordering) (S. 1847-52 jo. 1849-63.)
2. Reglemen Indonesia Yang Diperbarui (Het Herziene IndonesischReglement) Reglemen tentang melakukan tugas kepolisian, mengadili perkara perdata dan penuntutan hukuman bagi bangsa Indonesia dan bangsa Timur Asing di Jawa dan Madura
3. Reglemen Acara Hukum Untuk Daerah Luar Jawa dan Madura (Reglement tot Regeling van Het Rechtswezen in de Gewesten Buiten Java en Madura [RBg.]) (S. 1927-227)
4. Buku Keempat Tentang Bukti dan Daluwarsa (van Bewijs en Verjaring)
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa Dan Madura
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung
8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung
9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung
10. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum
11. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum
12. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum
13. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara
14. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara
15. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara
16. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1970 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman
17. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 1999 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman
18. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman
19. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman