Konsultasi, Gratis!
Penerbit Litnus terdiri dari tim profesional yang mampu menghasilkan buku-buku berkualitas tinggi dan berstandar Nasional Dikti.
Produk Litnus
GOOD GOVERNANCE (Strategi Implementasi Good Governace di Daerah)
DI BALIK TIRAI PERSIDANGAN ANAK (Sudut Pandang Panitera Pengganti dalam Persidangan Anak Mewujudkan Keadilan Humanis)
KEPASTIAN HUKUM DALAM PUTUSAN PIDANA (Jejak Peran Panitera Pengganti di Balik Ruang Sidang)
METODOLOGI PENGHITUNGAN KERUGIAN NEGARA
KOMPILASI HUKUM ISLAM DALAM KONSTITUSI
UNDANG-UNDANG PERKOPERASIAN (Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian) | Dilengkapi Peraturan-Peraturan Terkait Koperasi Desa Merah Putih (KDMP)
PEMIKIRAN PENDIDIKAN PERSPEKTIF JOHN LOCKE
PEMIKIRAN PENDIDIKAN PERSPEKTIF JEAN PIAGET
PROPORSIONALITAS TATA KELOLA PARKIR
REVITALISASI KELAPA SAWIT (Dampak Program Replanting terhadap Kesejahteraan Petani)
INTERNALISASI NILAI (Konsep, Teori, dan Metode)
EKONOMI MANAJERIAL
QASIDAH BURDAH (Menyelami Samudra Untaian Mutiara Cinta dari Al-Bushiri untuk Nabi Al-Musthofa)
KEPEMIMPINAN DALAM ORGANISASI
SOSIO-ANTROPOLOGI PENDIDIKAN
MODEL MANAJEMEN ISLAMIC BOARDING SCHOOL (Teori dan Aplikasi)
MARKETING MIX (Strategi, Konsep, dan Implementasi di Era Digital)
PEMIKIRAN PENDIDIKAN PERSPEKTIF MARIA MONTESSORI
MENCEGAH & MENANGGULANGI KEKERASAN DI SEKOLAH
PEMIKIRAN PENDIDIKAN ISLAM PERSPEKTIF SYED MUHAMMAD NAQUIB AL-ATTAS
MEMBANGUN GENERASI CERDAS (Literasi dan Numerasi untuk kehidupan sehari-hari)
UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN – Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Dilengkapi dengan Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, dan Peraturan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban)
KITAB UNDANG-UNDANG AGRARIA DAN PERTANAHAN – Dilengkapi Peraturan Pemerintah Terkait (Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria | Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah | Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum)
